English · 中文 · Bahasa Melayu
Oleh Jason Lim, REN 84424 · IQI Realty · Diperiksa pada 16 November 2026
Di Johor, urusan pertanahan berada di tangan pemerintah negara bagian: PTG Johor dan kantor pertanahan distrik mengurus sertifikat tanah, balik nama, pajak tanah (quit rent), serta persetujuan negara bagian (state consent) bagi pembeli asing. Otoritas lokal mengurus pajak penilaian (assessment tax), denah bangunan, dan izin renovasi. KPKT memberi lisensi kepada pengembang, LHDN memungut bea meterai dan RPGT, JPPH menilai properti, dan LPPEH mendaftarkan agen.
Panduan ini ditujukan bagi pembeli, pemilik, dan penjual di Johor, termasuk pembeli dari Singapura, Indonesia, India, dan Tiongkok, yang baru pertama kali mengenal nama-nama ini.
Jawaban singkat
- Tanah: PTG Johor dan kantor pertanahan distrik: sertifikat, balik nama, pajak tanah, sertifikat strata, dan persetujuan negara bagian bagi warga asing.
- Bangunan: otoritas lokal Anda (MBJB, MBIP, MBPG, MPKu, dan 12 lainnya): pajak penilaian, denah bangunan, izin renovasi.
- Proyek baru: KPKT memberi lisensi kepada pengembang; Tribunal for Homebuyer Claims (tribunal klaim pembeli rumah) di bawahnya menangani klaim berdasarkan SPA hingga RM50,000.
- Kondominium: Commissioner of Buildings (COB, komisioner bangunan) dan Strata Management Tribunal.
- Pajak dan nilai: LHDN (bea meterai, RPGT) serta JPPH/NAPIC (penilaian, data resmi).
- Agen: LPPEH mendaftarkan nomor REN, PEA, dan REA.
Informasi umum, bukan nasihat hukum atau pajak. Prosedur dan biaya dapat berubah; pengacara Anda dan instansi terkait yang akan memastikan apa yang berlaku untuk kasus Anda.
Instansi Johor mana mengurus apa? Tabel satu halaman
Menurut Konstitusi Federal, tanah adalah urusan negara bagian, sehingga sertifikat dan balik nama diurus melalui kantor pertanahan Johor sendiri. Pengembang, pengelolaan strata, pajak, dan agen diatur di tingkat federal.
| Instansi | Tingkat | Yang diurus untuk pembeli dan pemilik | Kapan Anda berurusan dengannya |
|---|---|---|---|
| PTG Johor (Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Johor) | Negara bagian | Sertifikat registri, sertifikat strata, persetujuan negara bagian bagi pembeli asing, izin pengalihan sertifikat yang memiliki pembatasan kepentingan | Saat balik nama, melalui pengacara Anda; saat sertifikat strata diterbitkan |
| Kantor pertanahan distrik (Pejabat Tanah) | Negara bagian | Sertifikat kantor pertanahan, pajak tanah, alih fungsi dan pemecahan lahan | Pajak tanah tahunan; urusan tanah dan warisan |
| Otoritas lokal (PBT) | Lokal | Pajak penilaian, denah bangunan, izin renovasi, saluran air, lampu jalan | Tagihan dua kali setahun; sebelum renovasi apa pun |
| KPKT dan Departemen Perumahan Nasional (National Housing Department) | Federal | Lisensi pengembang, izin iklan, tribunal perumahan | Proyek baru; sengketa dengan pengembang atau pengelola |
| Commissioner of Buildings (COB) | Lokal (berdasarkan hukum federal) | Mengawasi JMB dan MC di kondominium dan kompleks strata berpagar | Pengaduan tentang pengelolaan kondominium |
| LHDN | Federal | Bea meterai, RPGT, pajak atas sewa | Membeli, menjual, menyewakan |
| JPPH dan NAPIC | Federal | Penilaian pemerintah dan statistik properti resmi | Penilaian untuk bea meterai; pengecekan harga |
| LPPEH (juga disebut BOVAEP) | Federal | Mendaftarkan penilai, agen properti, dan negosiator | Memeriksa agen atau penilai |
Apa tugas PTG Johor dan kantor pertanahan distrik?
Tanah di Johor diatur berdasarkan National Land Code melalui dua lapisan. PTG Johor, kantor Pertanahan dan Pertambangan negara bagian di Kota Iskandar, menyimpan sertifikat registri (seperti Geran dan Pajakan Negeri) dan menerbitkan sertifikat strata. Setiap distrik, dari Johor Bahru dan Kulai hingga Muar, Tangkak, dan Segamat, memiliki kantor pertanahan yang dipimpin seorang Land Administrator, yang menyimpan sertifikat kantor pertanahan (seperti Geran Mukim) dan memungut pajak tanah.
Yang akan Anda temui:
- Pencarian sertifikat. Pengacara Anda memeriksa pemilik, hak tanggungan, dan kaveat; pencarian sertifikat strata beralih ke sistem daring melalui eStrata Johor mulai 25 Maret 2025 (surat edaran Johore Bar 11/2025). Lihat pencarian sertifikat tanah.
- Izin pengalihan. Sertifikat yang memiliki pembatasan kepentingan (restriction in interest) memerlukan persetujuan negara bagian, bahkan untuk pengalihan antarwarga Malaysia. Daftar periksa PTG Johor bulan Mei 2026 meminta salah satu formulir PM.1 sampai PM.4 (tergantung apakah penjual dan pembeli adalah perorangan atau perusahaan), hasil pencarian sertifikat, SPA, serta kuitansi pajak tanah dan pajak penilaian, dengan biaya RM100 per sertifikat; balik nama (Form 14A) sebaiknya didaftarkan dalam enam bulan setelah persetujuan, dengan satu kali perpanjangan yang dimungkinkan.
- Rumah terjangkau. Pengalihan rumah murah, rumah menengah bawah, atau RMMJ juga memerlukan surat dari Divisi Perumahan Kantor Sekretaris Negara Bagian (Housing Division of the State Secretary’s Office).
- Pajak tanah. Jatuh tempo paling lambat 31 Mei setiap tahun; dapat dibayar secara daring. Lihat pajak tanah vs pajak penilaian.
- Penggunaan lahan. Alih fungsi, pemecahan lahan, dan Temporary Occupation Licence diurus melalui kantor pertanahan. Lihat alih fungsi lahan, pemecahan lahan, dan tanah cadangan Melayu.
Untuk kondominium, lihat penjelasan sertifikat strata.
Apa yang dilakukan otoritas lokal bagi pemilik rumah di Johor?
Johor memiliki 16 otoritas lokal (PBT), dengan anggota dewan yang ditunjuk oleh negara bagian (RTM, 20 April 2024). Empat di antaranya mencakup Greater Johor Bahru: MBJB (Johor Bahru), MBIP (Iskandar Puteri), MBPG (Pasir Gudang), dan MPKu (Kulai). Di tempat lain Anda akan berurusan dengan dewan seperti MPBP di Batu Pahat, MPM di Muar, dan MPK di Kluang. Tagihan pajak penilaian Anda mencantumkan nama otoritas lokal Anda.
Berdasarkan Local Government Act 1976 dan Street, Drainage and Building Act 1974, otoritas lokal mengurus:
- Pajak penilaian (cukai taksiran). Ditagih dua kali setahun; untuk MBJB, tiap paruh tahun jatuh tempo paling lambat 28 Februari dan 31 Agustus. Lihat mengajukan keberatan atas penilaian ulang.
- Denah bangunan. Melalui One Stop Centre di setiap otoritas lokal; lihat mendapatkan salinan denah yang disetujui.
- Izin renovasi. Section 70 dari Act 133 mewajibkan izin tertulis sebelum pekerjaan bangunan apa pun. Lihat panduan izin renovasi.
- Penyelesaian. CCC diterbitkan oleh profesional pengawas dan diserahkan ke otoritas lokal. Lihat penjelasan CCC.
- Pengaduan. MyAduan Johor dimulai di MBJB pada 1 Agustus 2025 dan diperluas ke MBIP, MBPG, dan MPKu pada 1 April 2026 (The Star, 28 September 2026).
Lihat panduan otoritas lokal JB saya. Peta zonasi tersedia dari PLANMalaysia@Johor, yang menyusun rencana lokal bersama otoritas lokal; lihat memeriksa zonasi.
Siapa yang mengatur pengembang dan proyek baru di Johor?
Rumah yang dibangun pengembang tunduk pada Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (Act 118), yang dijalankan oleh KPKT melalui Departemen Perumahan Nasional. Controller of Housing memberi lisensi kepada pengembang dan menerbitkan izin iklan dan penjualan yang tercantum pada iklan. Pembayaran masuk ke Housing Development Account proyek, dan SPA mengikuti formulir baku sesuai undang-undang (Schedule G untuk rumah tapak, Schedule H untuk strata).
Periksa lisensi dan izin tersebut di portal TEDUH milik KPKT; lihat cara memeriksa pengembang.
Jika pengembang terlambat menyerahkan rumah atau tidak mau memperbaiki cacat, Tribunal for Homebuyer Claims menangani klaim berdasarkan SPA hingga RM50,000 per klaim dengan biaya pengajuan RM10. Kantor Zona Selatannya berada di Johor Bahru (KPKT, Agustus 2025). Untuk proyek yang mangkrak, lihat proyek perumahan terbengkalai.
Tidak yakin kantor mana yang Anda perlukan?
Beri tahu saya propertinya dan apa yang ingin Anda lakukan. Saya akan memberi tahu instansi mana yang menanganinya dan apa yang dibutuhkan pengacara Anda.
WhatsApp JasonSiapa yang menangani masalah pengelolaan kondominium?
Berdasarkan Strata Management Act 2013, pengembang, lalu JMB, dan kemudian MC mengelola properti bersama. Di atas mereka:
- Commissioner of Buildings (COB). Ditunjuk untuk setiap wilayah otoritas lokal, sehingga unit COB berada di otoritas lokal Anda. COB mengawasi badan pengelola dan menerima pengaduan.
- Strata Management Tribunal. Berada di bawah KPKT, tribunal ini menangani sengketa tentang iuran, peraturan internal (by-laws), dan perbaikan properti bersama, hingga RM250,000 (section 105). Lihat Strata Management Tribunal di Johor.
Lihat JMB vs badan pengelola (MC).
Siapa yang memungut pajak properti dan siapa yang menilai properti?
LHDN (otoritas pajak Malaysia) memungut tiga jenis pajak properti:
- Bea meterai atas balik nama, pinjaman, dan perjanjian sewa. Warga asing membayar tarif tetap 8% atas balik nama properti hunian mulai 1 Januari 2026; sebagian besar balik nama properti beralih ke sistem penilaian sendiri bea meterai mulai 1 Januari 2027, sedangkan balik nama yang memerlukan penilaian JPPH menyusul mulai 1 Januari 2028 (LHDN, 28 Agustus 2026). Lihat bea meterai pada 2026.
- RPGT saat Anda menjual. Pengacara pembeli menahan sebagian dari harga dan menyetorkannya ke LHDN dalam 60 hari: 3% untuk warga negara dan PR, 7% untuk bukan warga negara, dan untuk perusahaan 5% jika dijual dalam tiga tahun atau 3% setelahnya (LHDN, Mei 2026). Lihat panduan RPGT.
- Pajak penghasilan atas sewa. Lihat pajak penghasilan sewa.
JPPH (Departemen Penilaian dan Layanan Properti) menilai properti untuk keperluan pemerintah, termasuk bea meterai, dan mengelola NAPIC, yang data penjualan terbukanya menampilkan harga yang tercatat. Lihat membaca data NAPIC dan statistik properti Johor 2026.
Siapa yang mengatur agen properti dan penilai?
Board of Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers (LPPEH, juga disebut BOVAEP) mendaftarkan penilai, agen properti, dan negosiator berdasarkan Valuers, Appraisers, Estate Agents and Property Managers Act 1981 (Act 242). Negosiator (REN) bekerja di bawah firma yang terdaftar. Periksa nomor REN, PEA, atau REA mana pun di daftar LPPEH sebelum membayar apa pun; Anda juga dapat memeriksa saya dengan cara yang sama (REN 84424). Lihat cara memeriksa agen dan komisi agen.
Apa tugas PKPJ, IRDA, dan kantor perumahan negara bagian?
| Badan | Apa itu | Relevansi bagi pembeli |
|---|---|---|
| PKPJ (Perbadanan Kemajuan Perumahan Negeri Johor) | Badan perumahan Johor; enakmen (peraturan negara bagian) tahun 1976 yang mendasarinya diamendemen pada 2023 untuk memperkuat perannya (Sinar Harian, 16 September 2023) | Rumah terjangkau dan bantuan negara bagian untuk pembeli rumah pertama warga Malaysia; lihat RMMJ |
| IRDA (Iskandar Regional Development Authority) | Badan hukum federal sejak 2006, diketuai bersama oleh Perdana Menteri dan Menteri Besar Johor (IRDA, November 2026) | Merencanakan dan mengoordinasikan Iskandar Malaysia; tidak menyetujui pembelian. Lihat penjelasan Iskandar Malaysia. |
| IMFC-J (Invest Malaysia Facilitation Centre Johor) | Diluncurkan Februari 2025, dipimpin oleh MIDA, Invest Johor, dan IRDA (MIDA, November 2026) | Untuk investor bisnis di JS-SEZ, bukan pembeli rumah. Lihat penjelasan JS-SEZ. |
Instansi apa saja yang dihadapi pembeli asing di Johor?
Pembeli asing di Johor menghadapi harga minimum RM1 juta untuk properti hunian, dan hanya ada pengecualian terbatas (misalnya, sebagian apartemen servis yang dijual pengembang dengan persetujuan negara bagian); tidak ada wilayah yang dikecualikan secara keseluruhan. Pengacara Anda mengurus pengajuannya:
| Langkah | Instansi | Yang terjadi |
|---|---|---|
| Persetujuan negara bagian | PTG Johor | Persetujuan atas kepemilikan asing, dengan biaya 3% dari harga (minimum RM30,000) ditambah RM2,000 per sertifikat; 2% (minimum RM20,000) untuk keluarga inti (surat edaran PTG Johor 3/2025, berlaku 1 Juli 2025). Lihat persetujuan negara bagian di Johor. |
| Bea meterai | LHDN | Tarif tetap 8% atas balik nama properti hunian mulai 1 Januari 2026 |
| Visa tinggal jangka panjang (opsional) | MOTAC (MM2H) dan Immigration Department (Departemen Imigrasi) | Properti saja tidak memberikan visa. Untuk MM2H, saya berkoordinasi dengan agen MM2H berlisensi MOTAC; persetujuan ada di tangan pihak berwenang. Lihat dukungan MM2H. |
| Menjual di kemudian hari | LHDN dan PTG Johor | Penahanan RPGT sebesar 7% dan balik nama ke pembeli; lihat menjual sebagai warga asing |
Lihat aturan pembeli asing di Johor.
Ke mana saya harus pergi jika terjadi masalah?
| Masalah | Mulai dari | Lalu |
|---|---|---|
| Pengembang terlambat atau cacat tidak diperbaiki | Pemberitahuan tertulis kepada pengembang | Tribunal for Homebuyer Claims (KPKT) |
| Iuran kondominium, peraturan internal, kebocoran di properti bersama | JMB atau MC | COB di otoritas lokal, lalu Strata Management Tribunal |
| Perluasan rumah tetangga yang ilegal, saluran air tepi jalan tersumbat | Otoritas lokal (MyAduan Johor di Greater JB) | Penegakan oleh otoritas lokal |
| Sengketa dengan kontraktor renovasi | Kontrak Anda dan kontraktor | Tribunal for Consumer Claims (KPDN), klaim hingga RM50,000; lihat sengketa kontraktor |
| “Agen” tidak terdaftar atau tidak jujur | Prinsipal (pimpinan) firma tersebut | LPPEH; polisi untuk kasus penipuan |
| Pemilik meninggal tanpa wasiat | Unit warisan kecil (JKPTG) untuk harta warisan hingga RM5 juta | High Court (Pengadilan Tinggi) untuk harta warisan yang lebih besar; lihat pembagian warisan kecil |
Putusan tribunal dapat dieksekusi melalui pengadilan; lihat mengeksekusi putusan tribunal.
Di mana membeli jika Anda ingin berurusan dengan lebih sedikit kantor
Rumah yang sudah jadi dengan sertifikat sendiri dan JMB atau MC yang berjalan baik berarti lebih sedikit kejutan. Area yang saya layani, menurut otoritas lokal:
- JB Sentral dan Bukit Chagar: pusat kota MBJB, dekat CIQ.
- Mount Austin dan Tebrau, Setia Indah, dan Molek: kawasan MBJB yang sudah mapan.
- Iskandar Puteri dan Bukit Indah dan Gelang Patah: kota-kota MBIP dekat Second Link.
- Permas Jaya dan Senibong serta Pasir Gudang dan Masai: sisi timur, sebagian besar di bawah MBPG.
- Kulai dan Senai: kawasan permukiman MPKu dekat bandara.
- Lebih jauh: Batu Pahat, Muar, Kluang, dan Kota Tinggi; bandingkan semuanya di perbandingan distrik-distrik Johor.
Lihat peta properti JB saya dan proyek di situs ini.
Panduan tinggal di Johor lainnya: Langkah hukum membeli properti di Johor · Otoritas lokal JB · Persetujuan negara bagian di Johor · Anggaran Johor dan perumahan
Pertanyaan yang sering diajukan
Apa tugas PTG Johor?
PTG Johor, Kantor Pertanahan dan Pertambangan Negara Bagian Johor di Kota Iskandar, menyimpan sertifikat tanah registri, menerbitkan sertifikat strata, dan memproses persetujuan negara bagian bagi pembeli asing serta izin pengalihan sertifikat yang memiliki pembatasan kepentingan. Kantor pertanahan distrik mengurus sertifikat kantor pertanahan dan memungut pajak tanah.
Apa perbedaan antara kantor pertanahan dan otoritas lokal di Johor?
Kantor pertanahan mengurus tanahnya sendiri: sertifikat, balik nama, pajak tanah, dan alih fungsi lahan. Otoritas lokal mengurus apa yang dibangun di atasnya dan layanan di sekitarnya: pajak penilaian, perencanaan, denah bangunan, izin renovasi, saluran air, dan lampu jalan. Sebuah rumah di Johor membayar tagihan kepada keduanya.
Siapa yang menyetujui pembelian properti oleh warga asing di Johor?
Pemerintah negara bagian Johor, melalui PTG Johor, memberikan persetujuan negara bagian bagi pembeli asing. Biayanya 3% dari harga (minimum RM30,000) ditambah RM2,000 per sertifikat, mulai 1 Juli 2025. Pembeli asing menghadapi harga minimum RM1 juta untuk properti hunian, dan hanya ada pengecualian terbatas (misalnya, sebagian apartemen servis yang dijual pengembang dengan persetujuan negara bagian); tidak ada wilayah yang dikecualikan secara keseluruhan.
Kepada siapa saya mengadu soal pengelolaan kondominium saya di Johor?
Sampaikan masalah pengelolaan kondominium kepada JMB atau MC terlebih dahulu, secara tertulis. Jika tidak berhasil, ajukan pengaduan ke Commissioner of Buildings (COB) di otoritas lokal Anda, yang mengawasi badan pengelola berdasarkan Strata Management Act 2013. Sengketa tentang iuran, peraturan internal, atau perbaikan dapat dibawa ke Strata Management Tribunal.
Bagaimana cara memeriksa lisensi pengembang di Johor?
Pengembang perumahan di Johor mendapat lisensi di tingkat federal dari KPKT berdasarkan Housing Development Act. Anda dapat memeriksa lisensi pengembang serta izin iklan dan penjualan proyek di portal TEDUH milik KPKT; nomor izin juga seharusnya tercantum di setiap iklan dan brosur proyek tersebut.
Apakah IRDA menyetujui pembelian properti di Iskandar Malaysia?
Tidak. IRDA merencanakan, mengoordinasikan, dan mempromosikan kawasan Iskandar Malaysia, tetapi pembelian properti di Iskandar Malaysia mengikuti jalur biasa: sertifikat dan persetujuan negara bagian melalui PTG Johor, urusan bangunan melalui otoritas lokal, dan bea meterai melalui LHDN.
Membeli atau memiliki properti di Johor dan tidak yakin harus menghubungi siapa?
Beri tahu saya propertinya dan apa yang perlu diurus. Saya akan memberi tahu kantor mana yang menanganinya dan kapan perlu melibatkan pengacara Anda. Anda juga dapat membuat janji temu, atau konsultasi Zoom jika Anda berada di luar negeri.
Sumber: Attorney General’s Chambers, Laws of Malaysia Online: National Land Code (Act 828), Local Government Act 1976 (Act 171), Street, Drainage and Building Act 1974 (Act 133, s.70), Town and Country Planning Act 1976 (Act 172), Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (Act 118), Strata Management Act 2013 (Act 757, s.105) dan Act 242, diperiksa November 2026; Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Johor, daftar periksa izin pengalihan tanah (formulir PM.1–PM.4, biaya), Mei 2026; PTG Johor, Pekeliling Bil. 3 Tahun 2025 (biaya persetujuan kepemilikan asing), 13 Juni 2025, berlaku 1 Juli 2025; Johore Bar Committee, Circular No. 11/2025, pencarian privat sertifikat strata secara daring melalui eStrata Johor, 2025; PTG Johor, panduan pengguna publik iTanah Johor, versi 1.0, 2026; Berita RTM, “Johor lulus lantik 384 ahli majlis PBT” (16 otoritas lokal), 20 April 2024; MBJB, buklet informasi (fungsi dan tenggat pajak penilaian), diperbarui Juni 2018; The Star, “Johor steps up complaint handling” (MyAduan Johor), 28 September 2026; PLANMalaysia@Johor, daftar rencana pembangunan Johor, diperbarui 4 Desember 2023; KPKT / Departemen Perumahan Nasional, portal TEDUH, diperiksa November 2026; KPKT, FAQ Tribunal for Homebuyer Claims (batas RM50,000, biaya RM10), diperbarui 20 Januari 2023, diperiksa November 2026; KPKT, kantor Tribunal Perumahan dan Pengelolaan Strata (kantor zona), diperbarui 13 Agustus 2025; KPKT, FAQ Strata Management Tribunal, diperbarui 9 Juli 2025; LHDN, Sistem Taksir Sendiri Duti Setem (STSDS), diperbarui 28 Agustus 2026; LHDN, penahanan dan penyetoran RPGT oleh pembeli (3%, 5% atau 7%; 60 hari), diperbarui 25 Mei 2026; NAPIC (JPPH), Open Sales Data, diperbarui 4 November 2026; LPPEH, fungsi Dewan, diperiksa November 2026; LPPEH, daftar publik agen properti dan negosiator, diperiksa November 2026; Sinar Harian, “Johor pinda enakmen PKPJ 1976”, 16 September 2023; IRDA, About IRDA, diperiksa November 2026; MIDA, Invest Malaysia Facilitation Centre Johor (IMFC-J), diperiksa November 2026; KPDN, FAQ Tribunal for Consumer Claims, diperbarui 30 Agustus 2024; MyGOV, nilai harta warisan dan instansi pengelola, diperbarui 13 Maret 2026; situs resmi MM2H, persyaratan dan peraturan, diperiksa November 2026
Jason Lim, REN 84424, IQI Realty Sdn. Bhd. E (1) 1584/6. Informasi umum diperiksa pada 16 November 2026, bukan nasihat hukum atau pajak. Instansi, biaya, dan prosedur dapat berubah; konfirmasikan dengan instansi terkait dan pengacara Anda sebelum mengajukan, menandatangani, atau membayar.