Jason Lim · Johor Bahru property advisor

Real Property Development Bill Malaysia: Status, Option to Purchase, dan Hal yang Perlu Diketahui Pembeli

English · 中文 · Bahasa Melayu

Oleh Jason Lim, REN 84424 · IQI Realty · Diperiksa pada 14 November 2026

Real Property Development Bill (RUU Pengembangan Properti) adalah usulan undang-undang yang akan menggantikan Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (Act 118) dan membawa proyek komersial, bukan hanya perumahan, ke dalam aturan perizinan kementerian perumahan. RUU ini belum menjadi undang-undang. Rencananya RUU ini diajukan ke parlemen pada Juni 2026, tetapi pernyataan kementerian terbaru yang saya temukan, dari Juli dan Agustus 2026, menyebutkan bahwa RUU ini masih dalam tahap akhir penyusunan, dan saya tidak menemukan laporan bahwa RUU ini sudah diajukan per 14 November 2026. Sampai RUU ini disahkan, Act 118 dan perjanjian jual beli (SPA) Anda yang menentukan hak Anda.

Jawaban singkat

  • Belum menjadi undang-undang: target pengajuan Juni 2026 sudah lewat. Pada 31 Juli dan 10 Agustus 2026, menteri perumahan menyatakan draf berada pada tahap akhir penyusunan atau peninjauan. Dalam laporan yang saya temukan, belum ada tanggal pengajuan yang diumumkan.
  • Apa yang akan diatur: menggantikan Act 118 sepenuhnya dan memperluas perizinan pengembang serta perlindungan pembeli ke proyek komersial seperti ruko dan proyek campuran.
  • Option to Purchase (OTP): usulan jangka waktu sebelum SPA ketika pembeli atau pengembang boleh mundur. Contoh dari menteri pada Agustus 2026 adalah enam bulan. Pada Oktober 2026, KPKT menyatakan pembeli dapat membayar hingga 5% dari harga pada tahap ini; jika pengembang tidak melanjutkan proyek, pembeli menerima pengembalian penuh beserta bunga. Pembeli yang mundur mungkin dikenai biaya. Rinciannya masih dikaji.
  • Usulan lain: denda lebih tinggi, aturan lebih ketat soal penagihan pembayaran dan kualitas, serta kewenangan audit yang lebih jelas (November 2025).
  • Perlindungan saat ini: proyek perumahan memakai SPA baku yang ditetapkan undang-undang, yaitu Schedule G atau H, dengan batas serah terima 24 atau 36 bulan, ganti rugi keterlambatan 10% per tahun, dan masa cacat 24 bulan.

Apa itu Real Property Development Bill

Sejak 1966, Act 118 mengatur cara pengembang berizin di Semenanjung Malaysia menjual rumah sebelum dibangun: izin usaha, izin iklan, Housing Development Account (rekening pengembangan perumahan) yang menampung uang pembeli, dan format SPA baku. Undang-undang ini hanya mencakup perumahan, sehingga pembeli ruko, kantor, dan sebagian proyek campuran tidak memiliki SPA baku dan, menurut menteri, tidak punya jalur pemulihan berdasarkan Act tersebut ketika proyek gagal.

Real Property Development Bill (juga diberitakan sebagai Property Development Act) adalah jawaban kementerian. Berdasarkan pernyataan kementerian, RUU ini akan:

  • Menggantikan Act 118 sepenuhnya, bukan sekadar mengamendemennya (Bernama, 20 November 2025).
  • Mencakup proyek komersial seperti ruko dan proyek komersial lainnya (Bernama, 10 Agustus 2026). Pada Mei 2025, kementerian juga memasukkan proyek campuran dengan unit SoFo dan SoVo, yang tergolong komersial meskipun ditinggali orang.
  • Berlaku di Semenanjung Malaysia, seperti Act 118. Menteri menyatakannya pada Mei 2024. Sabah dan Sarawak memiliki undang-undang perumahan sendiri.

Status RUU pada November 2026

Tanggal pengajuan sudah mundur lebih dari sekali:

TanggalYang dikatakan atau dilakukan
14 Mei 2024Menteri menyatakan undang-undang baru untuk Semenanjung Malaysia sedang dipertimbangkan, dengan pengajuan diperkirakan pada 2025.
17 Mei 2025Kementerian menyatakan undang-undang baru akan mencakup proyek komersial tertentu dan memperkenalkan kerangka Option to Purchase.
20 November 2025Menteri menyatakan RUU akan diajukan pada Juni 2026 dan sepenuhnya menggantikan Act 118.
7–8 Mei 2026Kementerian menyatakan sedang mengkaji klausul Option to Purchase dalam RUU yang diusulkan.
31 Juli 2026Menteri menyatakan draf berada pada tahap akhir penyusunan. Tidak ada tanggal pengajuan yang disebutkan.
10 Agustus 2026Saat peluncuran National Housing Policy (Kebijakan Perumahan Nasional) 2026–2035, kementerian mencantumkan Property Development Act baru di antara empat undang-undang perumahan yang akan dibuat atau diamendemen, pada tahap peninjauan akhir.
15 Oktober 2026KPKT menyatakan Option to Purchase masih dikaji: pembeli dapat membayar hingga 5% dari harga sebelum SPA, dengan pengembalian penuh beserta bunga jika pengembang tidak melanjutkan proyek. Pernyataan itu tidak menyebut tanggal pengajuan RUU.
Sumber: Malay Mail, 14 Mei 2024; The Edge Malaysia, 17 Mei 2025; The Star, 20 November 2025; Bernama, 20 November 2025, 8 Mei 2026, 31 Juli 2026 dan 10 Agustus 2026; siaran pers KPKT, 8 Mei 2026; The Star, 15 Oktober 2026.

Masa sidang Dewan Rakyat saat ini berlangsung hingga 8 Desember 2026 (Bernama, 14 Oktober 2026). Setelah diajukan, sebuah RUU harus disetujui kedua majelis, mendapat persetujuan raja (royal assent), dan diundangkan dalam lembaran negara sebelum tanggal berlakunya ditetapkan. Periksa daftar RUU di situs Parlemen atau KPKT untuk informasi terbaru.

Apa yang diperkirakan berubah

Belum ada teks draf yang dipublikasikan, jadi anggap kolom kanan hanya sebagai usulan.

AspekAct 118 saat iniUsulan dalam RUU baru
CakupanProyek perumahan di Semenanjung MalaysiaPerumahan ditambah proyek komersial seperti ruko dan proyek campuran
Kontrak jual beliSPA baku Schedule G (rumah tapak) atau Schedule H (strata) untuk pengembang perumahan berizinBelum dipublikasikan. Kementerian menyebut aturan lebih ketat soal penagihan pembayaran, kualitas, dan pemeliharaan
Sebelum SPATidak ada tahap opsi menurut undang-undang. Regulation 11(2) melarang penagihan pembayaran yang tidak diatur dalam kontrakTahap Option to Purchase ketika salah satu pihak boleh mundur
Proyek bermasalahSatgas kementerian, daftar hitam pengembang di proyek perumahanKewenangan audit teknis dan investigasi yang lebih jelas untuk mendeteksi masalah lebih awal, termasuk proyek komersial
SengketaTribunal Tuntutan Pembeli Rumah (Tribunal for Homebuyer Claims), hingga RM50,000 per klaimBelum diumumkan
Sumber: Housing Development (Control and Licensing) (Amendment) Regulations 2015, P.U.(A) 106/2015; KPKT, FAQ Tribunal for Homebuyer Claims, diperiksa November 2026; Bernama dan The Star, 20 November 2025; Bernama, 10 Agustus 2026. Usulan dapat berubah.

RUU ini berjalan berdampingan dengan reformasi lain: SPA elektronik (eSPA), Housing Integrated Management System (HIMS) yang melacak dana proyek, platform TEDUH, dan audit Housing Development Account. Semua ini tidak bergantung pada RUU tersebut.

Klausul Option to Purchase, sesuai usulan

Option to Purchase (OTP) adalah bagian yang paling sering ditanyakan pembeli kepada saya. Klausul ini belum final, dan penjelasannya terus berubah.

Cara kerjanya

  • Jalan keluar sebelum SPA. Pada Mei 2025, kementerian berbicara tentang memberi pembeli hak mengakhiri SPA jika tidak puas dengan kemajuan proyek. Pada Mei 2026, kementerian menggambarkan tahap sebelum SPA ditandatangani ketika pembeli maupun pengembang dapat mundur.
  • Jangka waktu tertentu. Pada 10 Agustus 2026, menteri menyebut enam bulan sebagai contoh jangka waktunya. Jangka waktu sebenarnya akan diatur dalam undang-undang atau ketentuan yang disepakati.
  • Pengembang mundur. Jika pengembang menilai proyek tidak akan berjalan, misalnya karena penjualan lemah, pengembang dapat mundur dalam jangka waktu itu. Menurut usulan Oktober 2026, pembeli kemudian akan menerima pengembalian penuh beserta bunga atas jumlah (hingga 5% dari harga) yang dibayar pada tahap opsi.
  • Pembeli mundur. Pembeli juga dapat mundur, misalnya setelah menemukan rumah yang lebih cocok, tetapi dikenai biaya dan tunduk pada ketentuan yang disepakati. Sebuah artikel penjelasan Malay Mail kemudian menyebut biaya administrasi atau bunga.
  • Waktu. Pada Agustus 2026, menteri menyatakan OTP diharapkan berlaku sebelum akhir 2026. Pada 15 Oktober 2026, KPKT menyatakan mekanisme ini masih dikaji dan belum ada tanggal pelaksanaan (The Star, 15 Oktober 2026).

Tujuannya adalah pencegahan: pengembang menguji permintaan nyata sebelum konstruksi berjalan jauh, sehingga lebih sedikit proyek yang mangkrak. Satgas kementerian telah menyelesaikan 1,647 proyek swasta yang bermasalah atau terbengkalai selama tiga tahun, dan targetnya adalah nol proyek perumahan terbengkalai pada 2030 (Malay Mail, 10 Agustus 2026). Warga Singapura mengenal istilah ini dari pembelian rumah di sana, tetapi jangan berasumsi versi Malaysia akan memakai biaya atau jangka waktu yang sama.

Pandangan pendukung dan pengkritik

  • Pengembang. REHDA mendukung klausul ini secara prinsip pada Mei 2026, tetapi menyatakan klausul itu harus jelas, praktis, dan adil bagi kedua pihak.
  • Kelompok konsumen. Consumer Association of Penang ingin biaya opsi disimpan di rekening escrow atau rekening penampung (stakeholder) yang diawasi, ada batas waktu untuk opsi, ada syarat yang harus dipenuhi pengembang lebih dulu (tanah, persetujuan, pembiayaan), serta pengembalian dana penuh beserta kompensasi untuk pembatalan yang tidak beralasan.
  • Keraguan atas solusinya. Sebuah artikel opini di The Star pada Juni 2026 berpendapat bahwa OTP saja tidak memperbaiki kelemahan pembiayaan di balik proyek terbengkalai, dan skema bangun-dulu-baru-jual akan lebih efektif. Lihat panduan saya tentang bangun-dulu-baru-jual vs jual-dulu-baru-bangun.

Perbandingan dengan booking fee saat ini

Sebagian besar proyek baru dimulai dengan formulir dan biaya pemesanan (booking fee). Dalam SPA baku, pembayaran pertama adalah 10% saat penandatanganan, dan Regulation 11(2) dari Regulations 1989 melarang penagihan pembayaran yang tidak diatur dalam kontrak. Meski begitu, booking fee umum dipungut, dan pengembaliannya bisa sulit. Artikel Juni 2026 yang sama mengingatkan usulan National House Buyers Association: batasi biaya itu pada RM5,000 atau 1% dari harga, mana yang lebih rendah, pisahkan dananya, dan kembalikan dalam 14 hari. OTP yang diatur undang-undang bisa memberi dasar yang jelas bagi tahap ini. Sampai saat itu, panduan saya tentang membatalkan pembelian menjelaskan apa yang terjadi jika Anda berubah pikiran.

Sedang melihat proyek baru di JB?

Kirimkan nama proyeknya kepada saya. Saya akan memberi tahu apakah proyek itu dijual dengan SPA baku Schedule G atau H atau dengan kontrak komersial, apa isi ketentuan pemesanannya, dan apa yang perlu dicek di TEDUH sebelum Anda membayar apa pun.

WhatsApp Jason

Apa artinya bagi Johor Bahru

Sisi komersial RUU ini penting di JB. Serviced apartment, SOHO, dan SoFo di atas tanah komersial adalah produk yang umum di sekitar pusat kota dekat stasiun RTS Link dan di sebagian Iskandar Puteri, dan kawasan kota baru memiliki deretan ruko kantor. Unit bersertifikat komersial biasanya dijual dengan SPA milik pengembang sendiri, bukan Schedule G atau H, sehingga batas serah terima, ganti rugi keterlambatan, dan masa cacat bergantung pada kontrak tersebut. Panduan saya tentang serviced apartment bersertifikat komersial menjelaskan sisi biaya rutinnya, dan kondominium vs rumah tapak vs SOHO membandingkan jenis-jenis produknya.

Pembeli asing: RUU ini tidak akan mengubah aturan Johor sendiri. Persetujuan negara bagian, harga minimum RM1 juta (dengan hanya pengecualian terbatas, misalnya sebagian apartemen servis yang dijual pengembang dengan persetujuan negara bagian; tidak ada kawasan yang dikecualikan secara keseluruhan), dan biaya persetujuan ditetapkan oleh negara bagian berdasarkan National Land Code. Lihat panduan saya tentang harga minimum dan kuota pembeli asing di Johor.

Apa yang melindungi Anda saat ini

Pemeriksaan berikut bisa dilakukan sekarang:

  1. Cek pengembang di TEDUH. teduh.kpkt.gov.my menampilkan izin usaha dan izin iklan pengembang, kemajuan proyek, serta apakah proyek terlambat, bermasalah, atau terbengkalai (Malay Mail, 7 September 2026). Lihat memeriksa pengembang sebelum membeli.
  2. Tanyakan SPA mana yang akan Anda tanda tangani. Schedule G atau H menetapkan 10% saat penandatanganan, delapan tahap konstruksi, serah terima dalam 24 bulan (rumah tapak) atau 36 bulan (strata), ganti rugi 10% per tahun jika terlambat, dan masa tanggung jawab cacat 24 bulan. Lihat penjelasan SPA dan jadwal pembayaran bertahap.
  3. Jika SPA-nya komersial, baca ketentuan utamanya. Periksa jangka waktu serah terima, ganti rugi keterlambatan, masa cacat, tahap pembayaran, dan hak pengakhiran bersama pengacara Anda sendiri.
  4. Bayar ke rekening yang benar. Uang pembelian rumah masuk ke Housing Development Account proyek (Act 118, section 7A). Jangan pernah membayar tunai atau ke rekening pribadi; simpan kuitansinya.
  5. Ketahui ke mana mengajukan klaim. Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah menangani klaim SPA hingga RM50,000 per klaim dengan biaya RM10 (KPKT). Lihat juga keterlambatan serah terima dan klaim LAD serta apa yang harus dilakukan jika proyek terbengkalai.

Haruskah Anda menunggu undang-undang baru sebelum membeli?

Pendapat jujur saya: jangan merencanakan pembelian berdasarkan jadwal RUU ini. Tanggal pengajuannya pernah bergeser, teksnya belum dipublikasikan, dan aturan peralihannya belum diketahui, jadi Anda tidak bisa mengandalkan undang-undang baru untuk mencakup SPA yang Anda tanda tangani sekarang. Proyek perumahan sudah memakai SPA baku. Untuk unit bersertifikat komersial, RUU ini adalah alasan untuk membaca kontrak dengan cermat, bukan untuk menghindari produknya. Proyek yang sudah selesai juga menghilangkan risiko konstruksi; lihat subsale vs proyek baru di JB dan penjelasan CCC.

Panduan saya tentang National Housing Policy 2026–2035, Residential Tenancy Act, dan Urban Renewal Act membahas reformasi perumahan lainnya.

Tempat membeli jika hal ini penting bagi Anda

Bandingkan kawasan di peta properti JB saya, atau gunakan daftar periksa galeri penjualan sebelum kunjungan berikutnya.

Panduan tinggal di Johor lainnya: Penjelasan SPA · Proyek perumahan terbengkalai · Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah · Memeriksa pengembang · Bangun-dulu-baru-jual vs jual-dulu-baru-bangun

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah Real Property Development Bill sudah disahkan di Malaysia?

Belum. RUU ini dijadwalkan diajukan pada Juni 2026, tetapi pada 31 Juli dan 10 Agustus 2026 menteri perumahan menyatakan draf masih pada tahap akhir penyusunan atau peninjauan. Saya tidak menemukan laporan bahwa RUU ini sudah diajukan per 14 November 2026, jadi Act 118 masih berlaku.

Apa itu Option to Purchase dalam Real Property Development Bill?

Usulan tahap sebelum SPA ketika pembeli atau pengembang dapat mundur. Menteri menyebut enam bulan sebagai contoh. Pada Oktober 2026, KPKT menyatakan pembeli dapat membayar hingga 5% dari harga pada tahap ini, dengan pengembalian penuh beserta bunga jika pengembang tidak melanjutkan proyek; pembeli yang mundur mungkin dikenai biaya. Rinciannya masih dikaji.

Apakah undang-undang baru akan mencakup serviced apartment, SOHO, dan ruko kantor?

Itulah tujuannya. Kementerian menyatakan RUU ini akan memperluas pengaturan ke proyek komersial seperti ruko dan proyek campuran, termasuk unit SoFo dan SoVo di atas tanah komersial. Cakupan pastinya bergantung pada teks final.

Apakah Real Property Development Bill menggantikan Act 118?

Ya, sesuai usulan. Pada November 2025, menteri menyatakan RUU ini akan sepenuhnya menggantikan Housing Development (Control and Licensing) Act 1966. Sampai RUU ini disahkan dan berlaku, Act 118 beserta SPA baku Schedule G dan H tetap berlaku.

Haruskah saya menunggu undang-undang baru sebelum membeli proyek baru di Johor Bahru?

Saya tidak akan merencanakan pembelian berdasarkan RUU ini. Waktunya tidak pasti dan teksnya belum dipublikasikan. Proyek perumahan sudah memakai SPA baku; untuk unit bersertifikat komersial, baca ketentuan kontraknya bersama pengacara Anda dan cek pengembangnya di TEDUH.

Bisakah saya membatalkan pemesanan sebelum menandatangani SPA saat ini?

Belum ada tahap opsi menurut undang-undang. Regulation 11(2) melarang penagihan pembayaran yang tidak diatur dalam kontrak, tetapi booking fee umum dipungut dan pengembaliannya bergantung pada pengembang. Minta ketentuan pengembalian dana secara tertulis dan bayar hanya ke rekening perusahaan pengembang.

Mau membeli proyek baru atau unit komersial di JB?

Beri tahu saya proyek dan anggaran Anda. Saya akan memeriksa rekam jejak pengembang, jenis SPA, dan kisaran transaksi terbaru di sekitarnya, serta menjelaskan hak Anda berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Anda juga bisa membuat janji temu, atau konsultasi via Zoom jika Anda tinggal di luar negeri.

Sumber: Malay Mail, “Govt mulling Real Property Development Act for Peninsular Malaysia”, 14 Mei 2024; The Edge Malaysia, “Govt considers new law to protect mixed, commercial property buyers”, 17 Mei 2025; Bernama, “KPKT to table Real Property Development Bill in June 2026”, 20 November 2025; The Star, tentang Real Property Development Bill dan lima reformasi perumahan, 20 November 2025; Siaran pers KPKT tentang mekanisme Option to Purchase, 8 Mei 2026; Bernama, “KPKT to introduce OTP mechanism, allowing pre-SPA withdrawal flexibility”, 8 Mei 2026; The Star, “Rehda: Proposed clause offers greater flexibility”, 14 Mei 2026; The Star, “Groups want proper controls of Option to Purchase mechanism”, 14 Mei 2026; The Star, “Nga: Proposed OTP to protect homebuyers”, 15 Oktober 2026; The Star, “Time to legalise booking fees?” (opini), 7 Juni 2026; Bernama, “Draft Real Property Development Act in final stage, says Nga”, 31 Juli 2026; Bernama, “KPKT to draft, amend four housing laws under National Housing Policy 2026-2035”, 10 Agustus 2026; FMT, “4 akta bakal digubal, dipinda bawah Dasar Perumahan Negara 2026-2035”, 10 Agustus 2026; Malay Mail, “Prevention is better than cure”: govt unveils OTP exit clause, 10 Agustus 2026; Malay Mail, “National Housing Policy: what does the policy mean for Malaysians?”, 24 Agustus 2026; Malay Mail (Bernama), KPKT mengimbau pembeli memeriksa TEDUH, 7 September 2026; Bernama, fokus Parlemen pekan ini (masa sidang hingga 8 Desember 2026), 14 Oktober 2026; Housing Development (Control and Licensing) (Amendment) Regulations 2015, P.U.(A) 106/2015, berlaku sejak 1 Juli 2015; KPKT, Soalan Lazim Tribunal Tuntutan Pembeli Rumah (batas RM50,000, biaya RM10), diperbarui Januari 2023, diperiksa November 2026; Housing Development (Control and Licensing) Act 1966 (Act 118), section 7A (Housing Development Account), dan Housing Development (Control and Licensing) Regulations 1989, regulation 11(2)

Jason Lim, REN 84424, IQI Realty Sdn. Bhd. E (1) 1584/6. Informasi umum diperiksa pada 14 November 2026, bukan nasihat hukum. RUU ini masih berupa usulan dan dapat berubah; periksa ke Parlemen dan KPKT, dan minta pengacara meninjau setiap formulir pemesanan atau SPA.